Banyuwangi | suaranasionalnews.co.id – Mengulas tentang Politik Anggaran dalam sistem tata pemerintahan tidak akan lepas dari kekuasaan baik mulai dari tingkat sebagai Pimpinan Daerah maupun Pimpinan Negara, karena hanya dengan berkuasa lah politik anggaran bisa diterapkan, Jum’at (6/10/2023).
Bicara politik anggaran adalah sebuah proses penentuan dan alokasi sumber daya keuangan pemerintahan, yang kadang seringkali menjadi subjek perdebatan politik. Dan hal ini jika pihak yang berkuasa semaunya dalam menerapkan politik anggaran dapat memicu gejolak politik dan mengganggu kondusifitas wilayah.
Membahas politik anggaran ada beberapa poin penting yang perlu dibahas, pertama tentang politik anggaran seperti ketidaksetaraan dan prioritas, yakni sebuah politik anggaran yang sering mencerminkan prioritas dari politik pemerintah itu sendiri. Sedangkan pihak yang berkuasa dapat memilih untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke sektor-sektor tertentu, sementara jika mengabaikan yang lainnya justru hal ini justru dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan layanan.
Disisi lain yang dapat mempengaruhi politik anggaran adalah pengaruh kelompok kepentingan, banyaknya kelompok kepentingan seperti perusahaan besar, LSM, ormas, atau serikat pekerja, yang berusaha mempengaruhi keputusan anggaran agar kepentingan mereka diakomodasi. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana keputusan anggaran lebih didasarkan pada tekanan politik daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Politik anggaran juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi Siklus Pemilihan. Politik anggaran sering terkait dengan siklus pemilihan pemerintah yang cenderung berupaya untuk mendapatkan dukungan dengan mengalokasikan sumber daya ke proyek-proyek yang populer menjelang pemilihan untuk tujuan mendongkrak elektabilitas, dan hal ini dapat mengganggu konsistensi atau perencanaan jangka panjang.
Namun Politik anggaran juga butuh sebuah Transparansi dan Akuntabilitas, perlu diketahui bahwa politik anggaran yang sehat memerlukan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Tanpa itu, ada risiko penyalahgunaan dana publik atau tindakan korupsi dalam penerapan politik anggaran.
Dan hal ini dapat menyebabkan Defisit Anggaran, dimana keputusan politik anggaran yang tidak seimbang dalam penentuan anggaran dapat mengakibatkan defisit anggaran itu sendiri, dan akan menjadi masalah yang serius dalam jangka panjang jika terjadi secara terus menerus apabila dan tidak dikelola dengan baik dan benar.
Selain itu, politik anggaran juga dapat berdampak pada kebijakan publik, sedangkan anggaran juga merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan publik. Dalam politik anggaran, kebijakan-kebijakan pemerintah tercermin dalam alokasi dana, sehingga keputusan anggaran memiliki dampak secara langsung dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat.
Sesungguhnya, sangat penting untuk diingat bahwa politik anggaran adalah bagian integral dari sistem demokrasi dan pengambilan keputusan pemerintah. Dalam banyak kasus, perdebatan dan perselisihan politik merupakan bagian dari proses ini, dan upaya tersebut dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bermain dalam pembentukan anggaran suatu pemerintahan itu sendiri, baik mulai dari tingkat daerah maupun nasional. (Hry)
