Sumenep, Jatim|suaranasionalnews.co.id — Alokasi anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Sumenep yang mencapai belasan miliar rupiah kembali menuai sorotan. Pasalnya, di tengah besarnya dana yang digelontorkan setiap tahun, kondisi Kota Sumenep justru kerap diselimuti gelap pada malam hari. Situasi ini memantik pertanyaan serius tentang efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Sejumlah ruas jalan di Kota Sumenep dilaporkan minim penerangan. Lampu PJU mati, redup, atau tidak berfungsi dalam waktu lama, meski anggaran PJU tercatat mencapai belasan miliar rupiah dalam satu tahun anggaran.
Kondisi gelap gulita ditemukan di berbagai titik kota, termasuk jalan Raung Depan Kantor Dinas Perikanan penghubung antar kelurahan, kawasan permukiman, hingga ruas jalan yang berdekatan dengan pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik.
Keluhan warga muncul berulang dalam beberapa bulan terakhir dan semakin terasa pada malam hari, terutama selepas pukul 18.00 WIB saat aktivitas masyarakat masih berlangsung.
Pengendara, pejalan kaki, serta warga sekitar menjadi pihak paling terdampak akibat meningkatnya risiko kecelakaan dan tindak kriminal. Sementara itu, tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan PJU berada di tangan pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait.
Ketua Aliansi Jurnalis Sumekar menegaskan bahwa besarnya anggaran tidak boleh berbanding terbalik dengan kondisi lapangan.
“Anggaran PJU belasan miliar rupiah itu bukan angka kecil. Jika kota masih gelap, maka wajar publik mempertanyakan ke mana efektivitas belanja tersebut. Ini soal transparansi dan tanggung jawab pengelolaan uang rakyat,” ujarnya.
PJU memiliki fungsi vital dalam menjamin keselamatan lalu lintas, menekan angka kriminalitas, serta mendukung aktivitas ekonomi malam hari. Ketika fasilitas dasar ini tak optimal, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan berpotensi menurunkan kualitas hidup warga kota.
Ketua Aliansi Jurnalis Sumekar (AJS) mendorong pemerintah daerah membuka data penggunaan anggaran PJU secara rinci kepada publik. Audit menyeluruh, pemetaan titik gelap, serta sistem perawatan yang terjadwal dan terukur dinilai mendesak dilakukan agar belanja belasan miliar rupiah benar-benar berbuah terang, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Anggaran besar seharusnya menghadirkan cahaya, bukan pertanyaan. Ketika PJU Sumenep menelan belasan miliar rupiah namun kota tetap gelap gulita, publik berhak tahu: di mana letak masalahnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab?. (Tiem)
