Abuse Of Power, Tanpa Alasan Jelas PJ Kades Laok Jang-jang Non Jobkan Perangkat Desa nya

Sumenep, Jatim| suaranasionalnews.co.id Menindak lanjuti pemberitaan kemarin, tim media langsung melakukan konfirmasi pada pihak kecamatan, terkait adanya polemik pemberhentian sepihak pada sejumlah perangkat Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, tim media berhasil menjumpai Husairi Husein selaku Camat Arjasa yang didampingi oleh Aminullah selaku Sekretaris Camat (Sekcam) Arjasa, Kabupaten setempat.

Dari penuturan Husairi Husein, dirinya tidak mengetahui secara pasti kronologis dari pemberhentian perangkat Desa Laok Jang-jang yang dilakukan oleh Rahmatullah pelaksana jabatan Kades saat itu.

Husairi menuturkan bahwa dirinya menjabat sebagai camat di Arjasa baru enam bulan, sehingga sama sekali tidak mengetahui adanya perubahan, pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa di wilayah Desa Laok Jang-jang.

“Saya tidak tahu secara pasti, baru enam bulan menjabat sebagai camat di sini,” pungkas Camat Husairi Husain

Aminullah, Sekcam Arjasa menambahkan, pihak kecamatan pernah menerima surat laporan dari PJ Kades Rahmatullah tentang adanya perubahan pada perangkat desa.

“PJ Kades pernah menyerahkan berkas pelaporan tentang adanya perubahan perangkat di Desa Laok Jang-jang. Kita menyimpan surat pemberhentian sekaligus pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh PJ Kades Rahmatullah,” ujar Sekcam sambil memperlihatkan surat yang dimaksud pada tim media.

Ia juga menuturkan, dalam surat ber SK Nomor, 188/Kep/4353,25,112/2019, dari PJ Desa Laok Jang-jang atas nama D. Rahmatullah. SE., tersebut tidak dilampirkan adanya alasan tentang perubahan perangkat. PJ Kades mengganti 13 perangkat desa yang ada tanpa menyertakan alasan jelas, merupakan satu bentuk abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh PJ Kades. Namun pihak kecamatan tidak bisa berbuat banyak dikarenakan ada Perbup yang menjadi acuan dari PJ Kades, yaitu Perbup Nomor 35 Tahun 2017.

“Untuk alasan dilakukannya perubahan kami tidak mengetahui secara pasti, memang jadi abuse of power, tapi kami tidak bisa mengintervensi kebijakan yang ada di desa,” pungkasnya.

Ia juga menambahkan, seharusnya idealnya dalam pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa harusnya melalui tahapan sampai ke kabupaten, namun rekan-rekan aparat desa tidak memberlakukan prosedur tersebut. Hanya mengacu pada Perbup No. 35.

“Idealnya prosedur perubahan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus melalui tahapan sampai tingkat kabupaten. Namun rekan rekan sering tidak menerapkan hal tersebut,” tandas Aminullah. (Die)