Pungli Kembali Resahkan Para Guru di Barru

Barru – PGRI Barru di duga melakukan pungutan kepada para guru dengan alasan membiayai kegiatan Porseni guru. Padahal kegiatan tersebut telah mendapat bantuan dari Pemda.

Sejak beberapa pekan terakhir ini, para guru di Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan merasa resah dengan adanya pungutan untuk membiayai kegiatan Porseni guru.

Informasi yang dihimpun Awak Media ini dari beberapa tenaga pendidik di Kabupaten Barru menyebutkan bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Barru meminta uang kepada para guru di Barru mulai guru TK, SD, SMP, dan SLTA, dengan alasan untuk membiayai kegiatan Porseni PGRI yang akan digelar pada November mendatang. Untuk guru non sertifikasi diharuskan membayar sebesar Rp500.000, guru sertifikasi Rp750.000 dan kepala sekolah Rp1.000.000. Pungutan ini memberatkan para guru karena telah ada sumbangan tetap tiap bulan untuk pelaksanaan kegiatan PGRI.

Pimpinan SEKOCI Indoratu, Arianto, mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan PGRI untuk kegiatan Porseni tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki dasar hukum. “Lagian kegiatan Porseni Guru di Sulsel yang akan dipusatkan di Kabupaten Barru telah mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Barru sebesar Rp1,1 milyar, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pungutan kepada guru-guru dengan dalih untuk membiayai kegiatan Porseni,” ungkap Arianto. Dia menambahkan, peserta Porseni guru memang diikuti oleh para guru di Sulsel, tetapi seluruh biaya peserta dari masing-masing daerah ditanggung sendiri oleh masing-masing daerah, Barru hanya menyediakan tempat tinggal. “Jadi untuk apa melakukan pungutan kepada guru-guru, sementara bantuan pemerintah daerah kan milyaran, mau dikemanakan uang pungutan tersebut,” tanyanya.

Lanjut Arianto, PGRI Barru selama ini menganggap pungutan tersebut sebagai sumbangan guru kepada kegiatan Porseni PGRI, padahal hal tersebut termasuk pungutan liar. Dia menjelaskan, pungutan merupakan penerimaan berupa uang dan/atau bentuk lainnya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan, sedangkan sumbangan adalah penerimaan berupa uang dan/atau bentuk lainnya yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Langkah PGRI Barru melakukan pungutan kepada para guru, menurut Arianto, dilakukan tanpa melalui musyawarah dan sosialisasi kepada para guru, sehingga pada saat dimintai uang, para kepala sekolah dan guru keheranan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya, baik mengenai kesediaan untuk membayar maupun besaran uang yang harus dibayar. “Kepala sekolah dan guru-guru mengaku tidak pernah ada kesepakatan dalam suatu rapat mengenai pungutan untuk biaya Porseni ini. Guru dan kepala sekolah mengaku hanya mendengar bisikan dari mulut ke mulut tentang adanya pungutan,” tandas Arianto.

Menurut Arianto, para kepala sekolah dan guru selama ini enggan melakukan penolakan secara langsung terhadap pungutan PGRI ini karena khawatir akan posisinya sebagai pegawai negeri. “Guru-guru hanya berani mengungkapkan keresahannya kepada Pers untuk disampaikan kepada publik, sehingga pungutan tersebut seakan-akan disetujui para guru,” imbuhnya.

Guru-guru, lanjut Arianto, juga tidak tahu menahu mengenai peruntukan uang pungutan yang dilakukan PGRI Barru karena tidak ada rencana anggaran biaya untuk kegiatan Porseni. Sehingga tidak diketahui besaran dana yang dibutuhkan dan apa saja yang akan dibiayai. “Saya sarankan kepada Pemkab Barru, Disdik dan PGRI supaya menghentikan permintaan pungutan ini karena para guru mengeluh dan resah. Jangan membebani para guru dengan pungutan seperti ini,” pungkasnya. Dia menambahkan, lebih baik dana bantuan pemerintah saja yang sudah ada yang digunakan untuk kegiatan Porseni.

(Fajar Udin)