PERNYATAAN SIKAP SOLIDARITAS RAKYAT UNTUK PEKERJA

Pinrang | suaranasionalnews.co.id  Perusahaan PT. Biota Laut Ganggang (PT. BLG) adalah perusahaan yang berkedudukan di Desa Polewali Kec. Suppa Kab. Pinrang yang bergerak mengelola rumput laut. Keberadaan PT. BLG di Kab. Pinrang sangat diharapkan memberikan kesempatan kerja dan jaminan kepastian kerja bagi warga Pinrang, terkhusus warga Desa Polewali serta dapat menigkatkan kesejahteraan pekerja dan warga sekitar.

Untuk itu, kami dari Solidaritas Rakyat untuk Pekerja berharap pada Perusahaan PT. Biota Laut Ganggang untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya dan tidak mencedarai hak-hak buruh serta menjalankan aturan ketengakerjaan yang berlaku dengan sebaik-baiknya

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah suatu proses yang wajar dan sudah biasa terjadi dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam prosesnya sering kali terjadi PHK yang tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Tegasnya PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha selalu saja sewenang-wenang dan tidak memperhatikan hak-hak pekerja/buruh yang di PHK.

Pasal 59 UU No. 13/2003 jelas mengatur bahwa pekerjaan yang sifatnya terus menerus tidak dapat dilakukan PKWT (kerja Kontrak) sedang PT. Biota Laut Ganggang memberlakukan kerja kontrak pada pekerjaan yang sifatnya terus menerus sehingga kerja kontrak yang diberlakukan batal demi hukum dan secara otomatis para pekerja menjadi pekerja tetap. Untuk itu apabila pengusaha melakukan PHK dengan alasan putus kontrak pada pekerja yang bekerja pada pekerjaan yang terus menerus, pengusaha wajib membayar hak-hak pekerja yang di PHK karena putus kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 156 UU NO 13/2003.

Untuk itu Solidaritas Rakyat Untuk Pekerja menuntut kepada PT. Biota Laut Ganggang:

1.Mempekerjakan kembali Pak Suriansah pada posisinya sebagai karyawan tetap;
2.Keluarkan Ryan dari PT. BLG;
3.Memperjelas biaya penggunaan jalan yang merupakan tanah milik warga;
4.Bayarkan pesangon kepada 3 orang karyawan yang diputus kontraknya yakni (Jumriadi, Fathul Khair, dan Ade Yulia Pratama;
5.Meminta kejelasan Perusahaan terkait MOU pemberian Kontribusi terhadap masyarakat sekitar;
6.Memperjelas system kerja yang diberlakukan dan jaminan kepastiaan kerja bagi karyawan;
7.Salary untuk karyawan tetap menjadi hitungan bulanan;
8.Perusahan harus membuat stuktur dan skala upah;
9.Memperjelas SOP per departemen;
10.Pembagian yang jelas uang .penyiraman terhadap warga yang terkena dampak polusi/debu yang ditimbulkan oleh perusahaan;
11.Berikan cuti tahunan bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut tanpa diskriminasi.

(Fajar Udin)