Khawatir di Tuntut Balik Pelaku Tambak, TTP3 Sumenep Enggan Tutup ‘Usaha Ilegal’

Sumenep, Jatim| suaranasionalnews.co.id Banyak masyarakat mulai merasa skeptis terhadap kinerja Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan (Tim TP3) Pemkab Sumenep dalam mengatasi polemik tambak udang ilegal yang makin marak beroperasi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Rasa ketidakpercayaan tersebut makin meningkat ketika terlontar statement dari pihak Tim TP3 Sumenep yang menyebutkan bahwa saat ini, tersebar di Kabupaten Sumenep ada kisaran 700 tambak udang yang tidak mengantongi izin operasional dari pihak terkait.

Seperti yang di katakan oleh Herman Wahyudi, SH., Ketua LBH FORpKOT pada media ini, pihaknya sangat menyayangkan pola kerja TTP3 Sumenep yang diduga sengaja memberikan celah pada para pelaku tambak ilegal supaya bisa lolos dan tak terjerat sanksi maksimum.

Dijelaskan lagi olehnya, ada perundang-undangan yang bisa mempidanakan para pelaku tambak udang ilegal. Hal tersebut terrtuang dalam Pasal 109 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan tegas menyebutkan, setiap orang yang melakukan kegiatan/usaha tanpa memiliki izin lingkungan/dokumen lingkungan dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 3 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliyar rupiah.

“Mengacu pada pasal diatas, maka para pelaku usaha tambak ilegal yang dikatakan kisaran 700 tersebut bisa dipidanakan, ancaman hukumannya adalah masuk penjara dan wajib membayar denda minimal tiga milyar rupiah,” tegasnya.

Namun nyatanya Tim TP3 mengambil kebijakan yang dirasa nyeleneh, akan melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha tambak udang yang ilegal. Yang lebih mengherankan lagi, Moh. Ramli, Ketua Tim TP3 mengaku khawatir akan mendapat tuntutan dari para oknum pelaku usaha tambak ilegal jika pihaknya langsung melakukan penutupan.

“Sungguh menggelikan, ketika Ketua Tim TP3 merasa khawatir akan mendapat tuntutan dari para ‘pengusaha’ jika menutup usaha ilegalnya,” tuturnya.

Ditambahkan lagi oleh Herman, jam operasional dari ratusan tambak ilegal tersebut lumayan panjang bahkan telah mencapai hitungan tahun, dan dilakukan tanpa adanya fasilitas IPAL atau AMDAL yang mumpuni.

“Ada limbah berbahaya/beracun yang dihasilkan ketika melakukan usaha jenis tambak udang, jika tidak ditangani secara tepat maka berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem sekitarnya,” pungkas Herman. (And, Tiem)