Sumenep, Jatim| suaranasionalnews.co.id – Banyak pihak mulai mempertanyakan kinerja pengawas ataupun pendamping yang bertugas memantau proses realisasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Pasalnya, dalam penyaluran program tersebut ditengarai tidak merujuk pada Pedoman Umum (Pedoman Umum) BPNT, sehingga rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak tertentu guna menebalkan kantong pribadinya.
Dari hasil investigasi tim media ini di lapangan, masyarakat/keluarga penerima manfaat (KPM) tidak mendapatkan hak untuk memilih tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangannya. Padahal hal tersebut juga diatur pada Pedoman Umum tepatnya di Prinsip Utama Point No 2
“KPM tidak diberi kesempatan untuk memilih, tentang jenis beras ataupun kualitasnya. Tau-tau mereka harus membayar beras yang telah disiapkan oleh petugas,” ungkap salah satu KPM yang tidak mau namanya diberitakan.
Bukan itu saja, harusnya KPM juga memperoleh hak untuk membeli atau menebus BPNT di semua tempat atau E-Warung yang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun pada prakteknya, KPM tidak mendapatkan refrensi E-Warung bahkan malah mendapat tekanan agar melakukan pembelian di E-Warung tertentu.
“Kita terpaksa harus menebus di E-Warung yang telah ditunjuk oleh petugas, tanpa ada refrensi/rujukan tentang lokasi E-Warung yang lain,” tambahnya.
Dan parahnya lagi, bermunculan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tiba-tiba beralih fungsi menjadi E-Warung. Sekalipun pada awalnya Bumdes tersebut bergerak di luar bidang pangan, namun dipaksakan untuk tetap mengelola E-Warung yang notabene harus paham akan bidang pangan terutama nya beras.
“Banyak Bumdes yang saat ini di sulap menjadi E-Warung, sekalipun sejak awal pembentukan Bumdes tersebut tidak bergerak di bidang pangan. Bukan itu saja, E-Warung harusnya hanya menerima beras dari pemasok yang memang mempunyai izin resmi dari pemerintah. Sehingga para KPM benar-benar mendapatkan beras BPNT yang berkualitas,” tambahnya. (And, Tiem)
