Pemkab Pamekasan & Bea Cukai Prov Jatim I Sosialisasikan Larangan Produksi Rokok Ilegal

Pamekasan – Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Mohammad Purwantoro, ikut menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi ketentuan dan penanganan masalah di bidang cukai, terutama nya untuk cukai tembakau. Bertempat di Aula Ronggosukowati, Senin, 01/07.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh segenap jajaran Forkopimda Pamekasan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov Jatim, M. Purwantoro Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Prop. Jatim didampingi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura, serta beberapa pejabat daerah dan pimpinan instansi di kabupaten setempat dan peserta dari pengusaha dan petani tembakau dari beberapa wilayah kabupaten di pulau Madura.

Acara sosialisasi tersebut didukung penuh oleh Pemkab Pamekasan dan diapresiasikan dengan pembukaan Acara oleh Bupati Pamekasan, H. Badrut Tamam S.Psi. Sebelum dilaunching, bupati mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Kantor Bea Cukai, berkat adanya dana bagi hasil cukai, sejumlah pembangunan infrastruktur bisa terealisasikan.

“Saya mewakili Pemkab Pamekasan, Terima kasih atas dana CSR bagi hasil dana cukai. Banyak Pembangunan infrastruktur, diantaranya sejumlah gedung puskesmas, dan beberapa ruas jalan dibangun dengan menggunakan dana tersebut,” ungkapnya.

Bupati juga menjelaskan, ada sekitar 30 ribu hektar lahan yang memang sengaja di potensial kan terhadap tanaman tembakau, ada 3500 hektar lahan khusus diwilayah pegunungan, sekitar 4500 ribu hektare di areal type tegal, 8000 hektar di daerah sawah dan sekitar 6658 hektar berada di wilayah tanah kering.

“Kita memiliki sekitar 30 ribu hektare lahan produktif yang setiap tahunnya terus ditanami tembakau,” pungkasnya.

Ada sedikit masukan yang dilakukan oleh bupati pada Mohammad Purwantoro, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, setiap wilayah daerah pasti memiliki karakteristik masing-masing.

“Untuk penanganan karakter masyarakat Pamekasan, disarankan tim sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 harus lebih sabar,” beri pemahaman, edukasi terkait pentingnya patuh hukum tidak memproduksi, mengedarkan rokok ilegal,” terangnya.

Sementara itu, Kakanwil Bea Cukai Jatim I Muhamad Purwantoro dalam sambutannya sangat mengharapkan agar masyarakat Pamekasan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam pemberantasan rokok ilegal.

Diadakannya sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini merupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sesuai “Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi di bidang cukai dan mengadakan evaluasi terhadap rokok ilegal,” lanjutnya.

“Secara nasional, Bea Cukai telah berkomitmen untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Dalam hal ini Bea Cukai Kanwil Jawa Timur I telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam hal pemberantas peredaran rokok ilegal,” ungkap nya.

Harapannya sosialisasi tersebut bisa berjalan lancar, tidak timbul respon negatif dari masyarakat sehingga mampu memicu terjadinya masalah baru.

“Kami akan lakukan pendekatan dari hati ke hati. Berusaha untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” tutup Kakanwil Bea Cukai Jatim 1. (Yunk)