Minim Koordinasi Proyek Pemkab Sumenep Distop Sepihak Oleh BKPH Madura Timur

Sumenep – Minim koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan Perhutani, berimbas pada penghentian sepihak untuk pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara Kab. Sumenep, Jawa Timur. Selasa 16/07.

Proyek senilai 30 M tersebut sementara dihentikan oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Madura Timur dikarenakan areal proyek yang berlokasi di Desa Kebunan, Kecamatan Kota dianggap masuk pada Petak 46 wilayah BKPH Madura Timur.

Sesuai rencana, pembangunan jalan lingkar utara akan dibangun mulai dari jalan raya sebelah barat Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Parsanga menuju Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep. Panjang jalan yang bakal dibangun sekitar 2,8 Kilometer dengan lebar jalan sekitar 8 meter.

Dijelaskan Wayan Udawarsah, Kepala Bagian KPH Madura Timur, pihaknya sengaja mengirimkan dua petugas BKPH untuk melakukan pengukuran. Dan dari hasil pengukuran diketahui sepanjang 300 meter dari batas desa, lahan yang digarap ternyata masuk pada wilayah kawasan Perhutani.

“Dari hasil pengukuran, lahan yang digarap untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara ternyata masuk pada wilayah Perhutani, oleh karenanya untuk sementara saya perintahkan ke pemborongnya dihentikan dulu,” ungkapnya.

Lanjut Wayan, kawasan tersebut masuk petak 46 wilayah BKPH Madura Timur. Sehingga apabila hendak dialihfungsikan harus ada pemberitahuan secara resmi oleh pihak terkait. Selama ini Perhutani tidak mendapat laporan jika wilayah petak 46 Kebunan akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan Jalan Lingkar Utara.

“Seharusnya Pemkab Sumenep, melalui DPU Bina Marga mengirimkan pemberitahuan secara resmi. Bahwa akan ada pengalihfungsian terhadap Petak 46 Kebunan, yang ada pemberitahuan hanya lokasi yang ada di Desa Parsanga,” tegasnya. (and, riel)