DPMD Tegaskan Seorang Kades Berhak Angkat atau Berhentikan Perangkat Desanya

Sumenep, Jatim – Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), seorang Kepala Desa memiliki hak untuk mengangkat ataupun memberhentikan aparatur desanya, namun harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkap oleh Mohammad Ramli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. “DPMD tidak mempermasalahkan adanya pergantian pada perangkat desa. Hanya saja harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan ada regulasi yang telah mengatur pergantian aparatur desa, tertuang pada UU turun PP, dan Permen, sampai Perbup. Selain UU No. 6 Tahun 2014, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa).

Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Nomor 83 Tahun 2015).

“Sudah ada peraturan yang jelas tentang regulasi pengangkatan/pemberhentian perangkat desa. Seorang kepala desa mempunyai kewenangan penuh terhadap regulasi pengangkatan perangkat desanya yang baru. Namun saya himbau pada Kades yang akan melakukan pergantian aparatur desanya hendaknya dilaksanakan secara transparan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Ramli juga menerangkan, sebelum dilakukan pengangkatan, Kades harus menon aktifkan terlebih dahulu aparatur desa yang lama. Dan pengangkatan perangkat desa yang baru, diharuskan mendapatkan surat rekomendasi dari kantor kecamatan setempat.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, siapapun yang telah menduduki posisi Kepala Desa memang diregulasikan untuk mengatur pemerintahan di wilayah desanya dan mempunyai kewenangan penuh untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desanya,” tegas Ramli. (And, Noe, Tiem)