Diduga Selewengkan DD 2017, Oknum Kades Akan di Meja Hijaukan Warganya

Sumenep, Jatim| suaranasionalnews.co.id Sekalipun gencar beredar informasi di media massa, tentang aparatur pemerintahan yang harus masuk bui karena bermain-main dengan Dana Desa (DD), tidak menciutkan nyali bagi jiwa koruptor untuk terus mencari celah hingga terpuaskan hasrat rakus merauk uang rakyat demi kepentingan pribadi.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tambagung Ares, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sejumlah warganya, yang menamakan diri sebagai Masyarakat Peduli Tambaagung Ares (MPT) merasa gerah dan dalam waktu dekat akan melayangkan Surat Laporan pada Kejaksaan Negeri Sumenep atas adanya Dugaan Penyelewengan DD di desanya.

Seperti yang diungkapkan oleh Narsum tim media ini, sambil mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan, telah di agendakan Senin depan MPT akan melaporkan Kades dan Sekdes Tambeagung Ares selaku kordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan pqKeuangan Desa (PTPKD) pada Kejaksaan qsaNegeri Sumenep terkait dugaqan penyelewengan Dana Desa 2017 silam. Kamis 19/12.

“Senin depan kami akan melakukan pelaporan terhadap Kejari Sumenep, terkait indikasi penyelewengan DD 2017 yang dilakukan oleh Kades Tambagung Ares beserta Sekdesnya,” ujarnya.

Sangat diharapkan pihak Kejaksaan secepatnya mengusut tuntas kasus tersebut. Ditegaskan pula, bukan masalah nominal yang dijadikan permasalahan oleh MPT. Namun murni menuntut etika, jika memang ada penyimpangan, apalagi sampai masuk pada ranah pidana maka yang bersangkutan wajib bertanggung jawab.

“Sudah jadi komitmen kami, akan terus mengawal dan tidak akan ada rekonsiliasi. Kami harapkan Kejaksaan mengusut tuntas dan benar-benar menegakan keadilan dan kebenaran,” ujarnya.

Ada beberapa point yang akan disampaikan MPT pada Kejaksaan Negeri Sumenep, kesemuanya diduga melibatkan Kepala Desa Tambagung Ares dan Sekdesnya selaku pengelola keuangan desa. Sejak tahun 2015 hingga 2017 tidak ada transparansi terkait jumlah maupun penggunaan anggaran dana yang ada di desa.

“Salah satunya di duga fiktif, kegiatan pembangunan tiga Poskamling setiap Dusun satu Poskamling sebesar Rp, 18.600.000 yang dianggarkan dari Dana Desa (DD) tahun 2017. Anggaran Dana Desa ( DD ) dan ADD tahun 2017 kurang lebih sebesar Satu Miliyar Lima ratus juta Rupiah ( 1,5 miliar ). Dia juga tidak pernah memakai papan informasi proyek semenjak adanya Dana Desa dicairkan oleh Pemerintah dari tahun 2015 – 2016. Sehingga warga tidak mengetahui berapa besar dan sumber dananya” paparnya.

Ia menambahkan, diduga terjadinya tumpang tindih anggaran, seperti pembangunan jalan dan pembangunan lainnya. Dari tiga Dusun yaitu Dusun Tambagung, Campalok dan Candi.

Terkait program rumah tidak layak huni (Rutilahu) 2017 – 2019, sambungnya bersumber dari Dinas CIpta Karya Kabupaten Sumenep sebanyak kurang lebih puluhan unit adanya pemotongan Rp 5 juta oleh aparat desa.

“Progam Rumah tidak layak huni tersebut kuat dugaan adanya tumpang tindih dan yang paling heran bukan rumah yang di bangun, tapi Kandang ternak. Itupun yang dapat progam bukan selayaknya dapat tapi warga yang justru mampu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Tambagung Ares saat di hubungi tim media melalui Telfon dan SMS beberapa kali, belum bisa memberikan jawaban yang jelas atas dugaan yang dimaksud. (And/Tiem)