Deadline Tinggal 10 Hari, BUMDes Kecer Riskan Terealisasi

Sumenep, Jatim| suaranasionalnews.co.id Dalam waktu dekat sejumlah tokoh masyarakat Desa Kecer akan dipanggil guna memusyawarahkan lokasi yang tepat untuk pembangunan kantor maupun toko BumDes Kecer, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Hal diatas diungkap oleh Trisno, salah satu tokoh masyarakat desa setempat. Ia sempat menanyakan pada Fajar, Pelaksana Jabatan (PJ) Kades Kecer terkait kelanjutan rencana pembangunan gedung BUMDes.

“Menurut PJ Kades Kecer, nanti pada hari Minggu pihaknya akan mengundang tokoh masyarakat untuk membahas tempat yang akan dibangun gedung BUMDes,” ujar Trisno. Kamis 19/12.

Diungkap olehnya, direncanakan BUMDes di Desa Kecer akan berupa pertokoan, dan dengan memanfaatkan Dana Desa 2019, telah disiapkan dana sebesar Rp. 194.272.000,- guna realisasikan pengadaan lahan serta pembangunan gedung pertokoan BUMDes.

“BUMDes Kecer akan berupa pertokoan, telah disiapkan dana ratusan juta guna pembebasan lahan dan biaya pembangunan gedung, dan sebagai modal awal telah teralokasi pula dari DD 2019 dana sebesar Rp. 92.328.400,” terangnya lagi.

Banyak pihak yang menilai, kegiatan pembangunan BUMDes diakhir tahun ini terlalu riskan. Deadline dari semua kegiatan pembelian harus berakhir pada tanggal 30 Desember 2019, sedangkan untuk koordinasi pembebasan lahan saja baru akan dilaksanakan minggu depan.

Trisno menambahkan lagi, dengan dana sebesar Rp. 194.272.000,- Desa Kecer akan memiliki gedung pertokoan BUMDes yang cukup megah. Dan harapannya semoga rencana tersebut bisa terealisasikan sekalipun waktu hanya tinggal sepuluh hari saja.

“Untuk pengalokasian DD 2019 tinggal 10 hari saja. Setelah tanggal 30 Desember 2019 tidak boleh ada pembelian apapun,” pungkasnya.

Mengutip komentar Supardi, Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Sumenep, di pemberitaan waktu lalu, Jika banyak kegiatan yang belum selesai, bisa ditaruh pada SILPA dan dilanjutkan tahun depan oleh kepala desa yang baru.

Namun komentar tersebut mendapat sanggahan dari Ipunk, salah satu praktisi hukum yang ada di Kabupaten Sumenep. Yang mengatakan bisa masuk SILPA jika anggaran yang disediakan memang tidak terserap sama sekali. “Sedangkan untuk kegiatan dilapangan pasti terus berjalan, tidak mungkin jika tak terserap sama sekali,” tegasnya. (And)