Sumenep, Jatim| suaranasionalnews.co.id- Ratusan perawat Ponkesdes yang tergabung di Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumenep, Jawa Timur ngelirik Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Jum’at, 06/12.
Mereka mengharapkan agar anggota dewan menyampaikan aspirasi perawat Ponkesdes kepada pemerintah daerah secepatnya menindak lanjuti surat Gubernur Jawa Timur dengan nomor 5656 TGL.29 APRIL 2019.
Ketua PPNI Sumenep, Nur Ihsan mengatakan, perawat yang dikontrak pemerintah daerah menggunakan dana sharing provinsi 50 persen meminta diperlakukan yang sama seperti halnya bidan.
“Kami kesini mau menyampaikan aspirasi, teman-teman perawat kontrak menginginkan untuk diperlakukan sama oleh pemerintah kabupaten,” katanya.
Menurutnya lagi, tugas perawat seperti halnya bidan, ditiap satu desa pasti disiapkan satu perawat. Dan keinginnanya sama, mendapat perlakuan dari pemerintah untuk menjadikan PNS tanpa ada uji seperti yang dilakukan pemerintah kepada bidan.
“Kedatangan ke DPRD ini berharap agar wakil rakyat ini bisa juga memberikan tekanan, atau dorongan terhadap pemerintah supaya kedepan perawat kontrak dapat perlakuan yang sama seperti profesi yang lain,” harapnya.
Akhirnya, koordinator Ponkesdes diijinkan masuk ke ruangan Komisi IV DPRD untuk melakukan audiensi, itupun tanpa ada ketua pimpinan komisi ataupun kepala dinas terkait, hanya terlihat beberapa anggota saja.
Hasil dari audiensi pun masih buram, pihak DPRD belum bisa mengambil keputusan dengan alasan permasalahan tersebut masih kewenangan pusat.
“Kami hanya bisa memberikan kebijakan hanya secara lokal, tapi semua aspirasinya tetap kami tampung,” kata Herman Dali Kusuma, Anggota Komisi IV usai audiensi.
Menurutnya kata Herman, kebijakan untuk memenuhi permintaan perawat kontrak Ponkesdes untuk setara jadi PNS bukan kewenangan daerah, melainkan kewenangan pusat secara nasional.
“Kalau dana sharing dilakukan oleh Pusat dengan daerah , bisa saja daerah tinggal menyesuaikan,” ungkapnya. (And, Tiem)
