Sumenep, Jatim – Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Ir. Edy Rasyadi M.Si mengungkapkan bahwa Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep untuk tahun 2019 masih rendah.
Sekitar Rp. 100 Milyar dana APBD yang peruntukannya untuk proyek pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak bisa terealisasi tahun ini. Dan terpaksa anggaran tersebut akan menjadi Silpa dan dimasukkan pada APBD 2020.
“Sekitar seratus milyar dana APBD 2019 tidak terserap. Dan akan dijadikan Silpa pada APBD tahun 2020,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, proyek yang tidak terselesaikan tahun ini adalah kegiatan pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep. Proyek senilai Rp. 43 Milyar tersebut dipastikan tidak terealisasi dikarenakan proses perencanaannya sampai saat ini belum rampung 100 %.
“Harusnya untuk perencanaannya telah selesai, karena anggaran Rp 43 miliar akan dialokasikan pada kegiatan kontruksi bangunan,” terang Edy saat ditemui tim media ini di kantor nya.
Selain itu, proyek pembangunan Kali Patrean juga tidak bisa tuntas terealisasi di tahun ini. Padahal pengerjaan proyek tersebut telah di lakukan sejak 2018 lalu. Menurut nya lagi, kepala dinas terkait berprinsip bahwa yang penting tidak menimbulkan banjir meski belum selesai tahun ini, “ toh pemasangan pompa fungsinya untuk banjir,” pungkasnya.
Seperti halnya pada pembangunan kantor DPRD, pada pembangunan rumah sakit di Kecamatan Arjasa, Kepulaun Kangean juga tidak bisa selesai tahun ini dikarenakan dinas teknis tidak bisa menyelesaikan perencanaan proyek rumah sakit yang sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun itu.
Terhitung hingga bulan Oktober lalu, APBD 2019 Kabupaten Sumenep baru terserap sebanyak 40 persen saja, dan Edy mengakui bahwa angka tersebut tergolong sangat rendah.
“APBD 2019 baru terserap 40 %, bisa dikatakan sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah adanya regulasi baru yang mengharuskan semua proyek harus masuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE),” imbuhnya. (And)
