Banyuwangi | suaranasionalnews.co.id – Ketua DPC GMNI Banyuwangi Dana Wijaya, mendukung dialog terbuka yang diajukan salah satu kuasa hukum toko minuman beralkohol (minol) di Kecamatan Genteng, dimana waktu lalu dilakukan penutupan oleh tim terpadu.
“Saya mendukung atas permohonan kuasa hukum salah satu minuman beralkohol di Kecamatan Genteng untuk meminta dialog terbuka, agar terwujudnya sebuah transparansi rezim hukum perizinan,” ucap Dana Wijaya, Minggu, (7/8/2022).
Menurut Dana, dialog terbuka itu penting dilakukan agar tidak ada kecemburuan antar pedagang minuman beralkohol, dan juga tidak ada tebang pilih.
“Sehingga tidak ada tebang pilih dan adanya edukasi hukum terhadap seluruh pedagang minuman beralkohol, sehingga meminimalisir adanya benturan dengan masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Toko Miras Banyu Rezeki, Nanang Slamet, S.H.,M.Kn. mengambil sikap atas penutupan salah satu toko minuman beralkohol (minol) atau miras milik kliennya tersebut yang berada di wilayah Kecamatan Genteng.
Nanang menilai sidak tim terpadu yang menyasar toko minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Genteng, dua hari lalu terlihat ‘serampangan’.
Nanang mengatakan, ada kejanggalan dalam sidak tersebut. Dimana dalam penyisiran tersebut petugas mengatasnamakan tim terpadu dibawah kendali Bupati melalui Sekretaris Daerah Banyuwangi, namun dalam pelaksanaan penindakan penyegelan dilakukan oleh institusi Bea dan Cukai secara mandiri.
“Tidak ada konsistensi dalam sidak tim terpadu tersebut, petugas yang datang mengatasnamakan tim terpadu namun yang bertindak melakukan penyegelan adalah Bea Cukai secara mandiri,” ujarnya, Jumat (5/8/2022).
“Mestinya, tim terpadu bukan hanya memperhatikan hukum materiil saja tapi juga harus perhatikan hukum formil agar ada kepastian hukum,” imbuh Nanang.
Nanang juga menyesalkan tindakan penutupan Toko Banyu Rezeki oleh tim terpadu. Dikarenakan tim terpadu tidak memberikan daftar maupun alasan-alasan yang secara rinci atas penutupan toko minol kliennya itu.
“Tim terpadu juga tidak mampu untuk memberikan daftar maupun alasan-alasan yang secara rinci mampu menggambarkan transparansi, mengapa sebuah toko disegel dan mengapa toko lainnya diberikan izin untuk lanjut berjualan atau tidak disegel,” ucapnya.
Dalam waktu dekat, lanjut Nanang, pihaknya akan minta pertanggungjawaban hukum tim terpadu atas tindakan tersebut. “Sekaligus meminta tim terpadu untuk memberikan edukasi Rezim hukum perizinan minuman beralkohol terhadap pelaku usaha,” cetusnya.
Sebelumnya, petugas tim terpadu dibentuk di bawah Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah Banyuwangi yang dikoordinatori Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Polresta Banyuwangi hingga Bea Cukai, pada Rabu, 3 Agustus 2022 kemarin, melakukan sidak terhadap usaha-usaha minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Genteng. (Hry)
