Sengaja Legalisir FC. Ijazah Bermasalah, Kebijakan Kabid PAUD/PLS Disdik Sumenep Mulai Jadi Sorotan

Sumenep, Jatim| suaranasionalnews.co.idPermasalahan Ijazah Paket A setara SD milik Mohammad Maskon, Calon Kades Padangdangan, yang diduga aspal, keabsahannya masih bermasalah kini mulai mencuat kembali.

Bahkan untuk kali ini mulai menyeret Kepala Bidang PAUD/PLS, terkait kebijakan ‘nyeleneh’ melegalisir FC. Ijazah Paket A setara SD sekalipun paham Ijazah tersebut tengah bermasalah.

Di ungkap oleh Saiful Anwar SH. MH., Kuasa Hukum Muh. Hasin, yang juga sebagai Calon Kepala Desa Padangdangan No. Urut 03, mempertanyakan alasan dari Kepala Bidang (Kabid) Paud/PLS Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, berani melegalisir FC Ijazah Paket A setara SD milik Calon Kepala Desa Padangdangan No. Urut 02 atas nama Mohammad Maskon. Kamis 12/12.

“Pasalnya, Ijazah Paket A setara SD milik Calon Kepala Desa Padangdangan No. Urut 02 atas nama Mohammad Maskon tersebut diduga Aspal (Asli tapi Palsu) lantaran Nama yang bersangkutan dengan Nomor Induk 011 tidak ada atau tidak terdaftar dalam Data Nominasi Pelulusan Paket A setara SD tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep,” terangnya.

Saiful menjelaskan lagi, Kepala Bidang (Kabid) Paud/PLS Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Raihani sebenarnya dari awal pasti sudah mengetahui jika Ijazah Paket A setara SD milik Mohammad Maskon tersebut bermasalah, dan sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) pada tahun 2010 silam.

“Dari pengakuan Raihani pada kami, dirinya pernah mengikuti gelar perkara di Polda Jawa Timur terkait dengan Laporan Kasus Dugaan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pemilihan Kepala Desa Padangdangan sebelumnya, dan terlapornya adalah Mohammad Maskon,” ujarnya.

Dan anehnya Kabid Paud/PLS, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Sumenep “Raihani” tersebut masih meloloskan keabsahannya, melegalisir FC. Ijazah Paket A setara SD milik Mohammad Maskon tersebut.

Syaiful mempertanyakan apa yang menjadi landasan Kabid PAUD/PLS sehingga berani melegalisir FC. Ijazah Paket A setara SD milik Mohammad Maskon yang saat ini masih dalam proses hukum terkait keabsahannya.

“Karena selain sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), Nama Mohammad Maskon dengan Nomor Induk 011, tidak tercatat dalam Data Nominasi Pelulusan Paket A setara SD tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep,” sambungnya.

Ditegaskan olehnya lagi, diduga kuat telah terjadi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Raihani. Ia sengaja meloloskan, melegalisir FC. Ijazah Paket A setara SD milik Mohammad Maskon sekalipun telah mengetahui keabsahan legalitas ijazah tersebut masih bermasalah.

“Saya rasa sudah ada unsur kesengajaan, karena Raihani dari awal sudah mengetahui kalau ijazah tersebut bermasalah,” pungkasnya.

Tim media ini juga lakukan konfirmasi terhadap Raihani, namun tidak mendapatkan jawaban yang berarti. Parahnya lagi, Raihani mengarahkan tim media agar konfirmasi pada H. Hasan, salah satu Kasi di Bidang Paud/PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

Dan setelah ditindaklanjuti ternyata H. Hasan juga menolak untuk bicara, sebab menurutnya, ada pihak yang lebih kompeten yaitu Raihani Kepala Bidang Paud/PLS Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. Bahkan ia menerangkan, Kabid lah yang datang memenuhi panggilan petugas Polda Jatim terkait masalah keabsahan ijazah milik M. Maskon.

“Yang benar-benar paham terkait permasalahan tersebut adalah Ibu Kabid Raihani. Bahkan menurut teman-teman disini, masalah tersebut telah diproses hukum oleh Polda Jatim, dan Ibu Kabid lah yang hadir datang ke Polda,” pungkasnya. Kamis 12/12.

Hasan juga menjabarkan kronologis saat M. Maskon mengajukan legalisir. Tertanggal 27 Agustus 2019 lalu, pemohon mengajukan legalisir ke Disdik, dan syarat wajib mendapatkan legalisir harus melampirkan/menunjukkan Ijazah aslinya.

“Di waktu meminta legalisir ke dinas, si pemohon juga menyertakanmembawa Ijazah aslinya,” tuturnya.

Namun selang satu hari ada masyarakat yang melapor pada kami bahwa ijazah paket A setara SD milik M. Maskon masih bermasalah terkait keabsahannya. Laporan masyarakat tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kadis Pendidikan Sumenep, beri perintah pada Hasan agar menjemput/meminjam ijazah yang dibawa M. Maskon guna dilakukan pengecekan.

Lanjut Hasan, keesokan harinya pihak Disdik berhasil menemui M. Maskon. Namun yang bersangkutan menolak, tidak bisa menyerahkan/menunjukkan Ijazah Paket A yang dilegalisir kemarin, berkelit dengan berbagai alasan. Yang akhirnya dianggap telah hilang ketinggalan entah dimana.

“Sewaktu ada laporan dari masyarakat terkait masalah tersebut, Kadis langsung perintahkan saya untuk mengambil dan lakukan pengecekan pada ijazah Paket Apa milik Maskon. Namun yang bersangkutan tidak mau menyerahkan ijazahnya, dengan alasan telah hilang, entah ketinggalan dimana,” kesal Hasan karena merasa dipermainkan oleh M. Maskon.

Hasan sendiri juga mengaku heran, pasalnya dari awal sebenarnya Ibu Raihani Kabid PAUD/PLS pasti sangat paham akan permasalahan Ijazah milik Maskon. Hingga beri kebijakan melegalisir padahal ijazah tersebut masih bermasalah. Diperkuat lagi dengan sikap M. Maskon yang tidak mau ijazah paket A setara SD miliknya untuk diperiksa.

“Saya sendiri tidak paham, atas dasar apa Ibu Kabid beri kebijakan melegalisir FC. Ijazah milik Maskon. Pastinya ia sangat tau bahwa ijazah tersebut masih bermasalah keabsahannya. Ditambah lagi dengan sikap Maskon yang tidak kooperatif, menolak menyerahkan ijazah miliknya untuk diperiksa oleh pihak Disdik,” tegasnya. (And/Tiem)