Puluhan Desa Penerima Pisew 2019, Pamsimas III 2018 di Kab. Sumenep Akan Jadi Terlapor Pada Polda Jatim

Sumenep – Ada banyak program yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, baik melalui bentuk pembangunan infrastruktur penunjang aktifitas maupun pembinaan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM)di masyarakat.

Alangkah disayangkan, jika berbagai program tersebut berjalan tidak maksimal dalam penerapannya di masyarakat, apalagi jika sampai dijadikan alat untuk memperkaya pihak tertentu saja.

Hal diatas diungkapkan oleh Ried, Ketua Tim Pelopor Sumenep pada media ini. Sebagai program pusat yang biasanya memang minim tim pengawasan, menjadi faktor utama besarnya peluang untuk terjadi adanya penyimpangan di lapangan. Kamis, 26/09.

“Ada sejumlah program dari Pemerintah Pusat yang proses realisasinya tidak berjalan secara maksimal di pedesaan. Banyak sekali terjadi penyimpangan, tidak sesuai Juknis dari pusat, yang lebih parah adalah program-program tersebut tidak memiliki nilai manfaat terhadap masyarakat di pedesaan,” ujarnya.

Dijabarkan pula, ada beberapa program yang menarik perhatiannya. Diantaranya adalah Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dikeluarkan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jendral Cipta Karya guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

“Dan ada lagi program Pamsimas, program nasional yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat. Pada program tersebut memiliki sumber dana dari Pemerintah Pusat, ditambah dari Pemkab dan kontribusi masyarakat setempat,” pungkasnya.

Menurut Ried, pada pelaksanaan kedua Program Pusat tersebut ternyata banyak sekali terjadi penyimpangan. Dari hasil penelusurannya pada sejumlah desa penerima program PISEW 2019 dan Pamsimas III TA 2018 ternyata banyak penyimpangan.

Ada dua puluh satu desa di Kabupaten Sumenep yang menerima Program Pamsimas lll 2018, dan dari hasil pantauannya di lapangan ada dugaan pada 9 desa yang ternyata realisasi Pamsimas nya tidak bermanfaat pada masyarakat, dan ada juga yang diduga melanggar Juknis.

“Sedangkan untuk PISEW 2019, patut diduga ada 41 desa di Kab. Sumenep yang melakukan penyimpangan, pelaksanaannya asal-asalan, tumpang tindih bahkan ada yang di fiktif,” tandasnya.

Menyikapi temuan tersebut, dalam waktu dekat Tim Pelopor Sumenep akan melakukan lawatan resmi ke jajaran Polda Jawa Timur, guna melaporkan adanya dugaan penyimpangan atas realisasi Program Pamsimas III Tahun Anggaran 2018 dan Program PISEW 2019 di sejumlah desa pada wilayah hukum Kabupaten Sumenep.

“Kita jadwalkan Hari Senen tanggal 30 September 2019 akan melakukan laporan resmi ke Polda Jatim terkait masalah tersebut,” Ried menegaskan. (And)