Kejari Sumenep Akan Panggil Semua Pihak Yang Terlibat Kasus Pugar Desa Kertasada 2011-2013

Sumenep – Dalam realisasi bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Sumenep, disinyalir tidak sampai utuh kepada penerima manfaat Madura, Jawa Timur.

Sebab, bantuan yang bersumberkan dari dana APBN itu diduga disunat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Alhasil, kasus tersebut, dilaporkan oleh Sucipto (70), warga Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Jum’at 13/09/2019

Menurut Sucipto, sebelum itu saya laporkan kasus penjualan tanah Fasun (tanah desa) lebih awal dilaporkan ke Kejari kemudian disusul dengan laporan masalah (Pugar) dugaan pemotongan bantuan Pugar tahun anggaran 2011-2013 lalu yang dilakukan oleh Oknum BPD Desa Kertasada.

Saat ini perkara tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.Dengan begitu, proses penyelidikan menjadi kewenangan Kejari.

“Saya laporkan ke Kejati Jatim. Tapi oleh Kejati dilimpahkan ke Kejari Sumenep. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan perkembangan prnanganan ini, karena kemarin sudah di BAP,” kata Sucipto saat berada di Kajari Sumenep.

Dikatakan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan menemukan dugaan pemotongan Pugar yang dilakukan oleh koordinator pelaksana. Praktik itu diduga dilakukan sejak bantuan itu direalisasikan mulai tahun 2011 lalu.

“Dugaan ini sangat kuat karena banyak pengakuan yang dituangkan ke surat pernyataan oleh sebagian penerima. Pemotongannya beragam dari tahun ke, tahun,” ungkap Sucipto

Kata Sucipto, Bantuan Pugar yang direalisasikan di Desa Kertasada itu terdapat 6 kelompok penerima, dengan besaran bantuan Rp 50 juta per kelompok.

Kemudian tahun 2012 terdapat 12 kelompok dengan bantuan Rp 40 juta, lalu tahun 2013, penerima bantuan sebanyak 17 kelompok dengan bantuan Rp 14 juta per kelompok.

“Namun untuk tahun 2011 ada 6 kelompok penerima bantuan akan tetapi sebagian kelompok mengaku tidak menerima utuh atas bantuan tersebut dan salah satu dari kelompok itu juga ada yang tidak jelas alias bodong, salah satunya dari kelompok (Seroja) yang diketuai oleh H.Sudjono,” jelasnya

“Masing – masing kelompok ada 10 orang. Sebagai contoh, pada tahun 2013 anggota ada yang hanya terima Rp 700 ribu, padahal mestinya terima Rp 1 juta 400 ribu per orang,” beber kakek yang mengaku salah satu penerima dari kelompok Persada Indah VIII ini.

Lantaran tidak hanya ada dugaan pemotongan, tapi juga ada dugaan penerima fiktif, Sucipto berharap laporannya ditindak lanjuti dan diproses sesuai prosedur hukum.

“Tentu kami berharap Kejari profesional menangani laporan saya ini, karena ini jelas telah melanggar hukum,” tukasnya.

Lanjut suciopto, karena sudah dilimpahkan ke Kejari Sumenep maka saya telah melakukan tambah laporan di hari Rabu kemarin 11/09/2019 dan ditanggapi dengan baik oleh Intel Kejari Sumenep sebab saya sudah memberikan bukti berkas tambahan agar kasus ini diusut dengan tuntas.

“Kemudian Novan sebagai Intel Kejari Sumenep juga siap untuk memanggil dan akan memperoses sesuai hukum,” paparnya. (And, Leh)