Tulang Bawang Barat| suaranasionalnews.co.id – Dana Desa(DD) Tiyuh Candra Jaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat terindikasi bermasalah.
Pasalnya, diduga kepala Tiyuh Candra Jaya tidak transparansi dalam mengucurkan anggaran dana desa untuk pembangunan fisik Gedung balai pertemuan Tiyuh setempat.
Terlihat dari pantauan dengan menggunakan anggaran ratusan juta rupiah di tahun 2019 dan kembali di lanjutkan ke tahap 1 tahun 2020 menelan anggaran ratusan juta rupiah.
Namun disayangkan pada tahap 1 tahun 2020 di tengah Covid 19 kegiatan fisik tersebut tetap berlanjut dengan tidak memasang papan proyek. Sehingga terkesan tidak Efisien, efektif dan transparan dalam mengelola uang negara tersebut.
“Iya blm kepasang bang, yang tahap 1 ada, yang tahap ini blm, iya bang blm terpasang,” kata Kusno Kepala Tiyuh Candra Jaya dalam pengakuannya melalui via WhatsApp,Senin(27/4/2020).
Tidak hanya itu saja anggaran tahun 2018,2019 hingga tahun 2020 diduga di Mar’up oleh kepala Tiyuh tersebut. Pada tahun 2018 diakuinya dalam pembuatan sumur bor dalam program kegiatan desa disebut dengan Sanitasi permukiman dengan menelan anggaran puluhan juta rupiah. Selain itu, ditahun yang sama ada anggaran pemeliharaan sanitasi permukiman.
“Kalau sanitasi itu kita buatkan sumur Bor, kalau pemeliharaan sanitasi kita lakukan perawatan sumur bor,jadi sumur bor kita ada 6 titik,” kilahnya Kusno.
Anehnya saat ditanya dengan salah satu masyarakat tiyuh Candra Jaya yang enggan disebutkan namanya mengatakan sumur bor tidak pernah dilakukan perawatan.
“Kan ini baru dan gak pernah rusak mas jadi belum ada untuk di ganti-ganti mesin atau yang lainnya,” ujarnya.
Menjadi nawacita Joko Widodo Presiden RI untuk membangun dari desa agar makmur dan sejahtera namun program tersebut diduga menjadi kekayaan pribadi kepala Tiyuh Candra Jaya untuk meraup keuntungan besar yang Diduga banyak kejanggalan dalam realisasi dana desa Tiyuh Candra Jaya, selain terindikasi Mar’up anggaran kepala Tiyuh juga terindikasi tidak mengikuti aturan kementerian Desa dengan tidak transparan dan efisien yang seakan-akan menutup-nutupi pengawasan masyarakat sekitar.
(Her)
