Dalam Waktu Dekat, Polres Sumenep Gelar Perkara Kasus Dugaan Ijazah Palsu Maskon

Sumenep, Jatim| suaranasionalnews.co.id Setelah sempat mengalami stagnan, akhirnya pihak Polres Sumenep kembali menggulirkan kasus hukum yang menyeret nama Mohammad Maskon, Kades terpilih di Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Guna memuluskan niatnya untuk maju di Pilkades Padangdangan yang dilaksanakan serentak waktu lalu, Mohammad Maskon diduga sengaja menggunakan Ijazah Palsu, memanipulasi data administrasi seperti yang diterapkan pada 2010 silam.

Seperti yang dijelaskan oleh Muh. Hasin melalui Kuasa Hukumnya Saiful Anwar SH, MH, kepada media ini, di tahun 2010 silam pihaknya telah melaporkan Mohammad Maskon pelaku Kasus Dugaan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu dalam Pemilihan Kepala Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep pada aparat Polsek Pasongsongan. Selasa, 17/12.

“Namun kasus tersebut sepertinya dipeti es kan, hingga akhirnya pelaku kembali melakukan hal yang sama dengan menggunakan ijazah palsu dalam proses pelaksanaan Pilkades Padangdangan 2019,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Saiful Anwar SH, MH, bersama Muh. Hasin kembali melakukan pelaporan pada Mohammad Maskon atas dasar dugaan Penggunaan Ijazah Aspal (Asli tapi Palsu) dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, periode 2019-2025 di Desa Padangdangan.

“Tapi karena persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Pasongsongan pada tahun 2010 silam, maka Polres Sumenep akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu, apakah Laporan yang tahun 2010 silam itu sudah terbit SP3 apa masih belum,” Kata Saiful Anwar

Lanjut Saiful, Jika hasil gelar perkara nanti Laporan yang tahun 2010 tersebut sudah dikeluarkan SP3 oleh Penyidik Polsek Pasongsongan maka kami akan melaporkan kembali Kasus dugaan Ijazah Aspal milik Mohammad Maskon yang digunakan pada Pemilihan Kepala Desa Padangdangan bulan November tahun 2019 kemarin.

“Tapi kalau hasil gelar perkara nanti Laporan tersebut masih belum terbit SP3, maka kita tinggal memberikan bukti-bukti baru kepada penyidik Polres Sumenep,” sambung dia.

“Saya sangat mengapresiasi atas respon dari Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Tego S Marwoto, SH, yang telah sigap dalam menyikapi pengaduan kami terkait dengan Kasus Dugaan Ijazah Palsu milik Mohammad Maskon ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nurhasan, salah satu tokoh masyarakat setempat berharap, Polres Sumenep mau dan membuka kembali kasus ijazah palsu atas nama Mohammad Maskon dengan nomor induk 011. Agar kasus ini bisa selesai dengan jelas, serta untuk mendapatkan kepastian hukum demi tegaknya keadilan sesuai dengan Pancasila sila ke lima.

“Kami meyakini bahwa ijazah yang di miliki dan di gunakan oleh Mohammad Maskon sebagai persaratan bakal calon Kepala Desa Padangdangan adalah palsu, jika Maskon merasa benar dan memiliki ijazah asli maka ada baiknya jika selekasnya menunjukkan ijazah tersebut pada Dinas terkait,” ujarnya.

Nurhasan juga sangat berharap pada Pemkab Sumenep, terutamanya untuk Bupati Sumenep agar bersikap netral, jujur, dan adil. Mampu jadi pemimpin yang selalu mengayomi semua rakyatnya, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil menuju masyarakat Sumenep sejahtera.

“Kami harap Bupati Sumenep bersikap netral, menindak lanjuti laporan dinas terkait atas keabsahan/kepemilikan ijazah yang dipakai Maskon dalam Pilkades. Seorang pemimpin memikul amanah dari tuhan, selalu tegas dalam menindak kemungkaran, berjuang dalam jalan yang benar,” tandasnya.

Menurut Nur lagi, harusnya Bupati Sumenep menindak lanjuti surat tembusan terkait masalah Ijasah Maskon yang dikirim Dinas Pendidikan padanya, bahkan jelas disebutkan oleh pihak Disdik bahwa nama Maskon tidak tercatat pada database Disdik Sumenep.

“Disdik telah kirimkan surat tembusan pada bupati, dan menginformasikan bahwa nama yang bersangkutan tidak tercatat di database Disdik. Harusnya Bupati Sumenep berbuat/menindak lanjuti hal tersebut. Jika sikap Bupati tidak mengambil sikap, maka dalam kajian hukum masuk pada unsur pembiaran dan melindungi terduga pelanggar hukum”, tandasnya. (And)